pp 51 tahun 2009. E. pp 51 tahun 2009

bahwa dalam rangka memberikan kemudahan. (PP) NO. 51: Tahun: 2009: Jenis: Peraturan Pemerintah: Tanggal Ditetapkan: 01/09/2009: Tanggal Diundangkan: 01/09/2009: Sumber: BN : Tempat Terbit: Jakarta:. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2014 PP No. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 PEKERJAAN KEFARMASIAN. Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Peraturan Pemerintah, 51 TAHUN 2008 Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara eksklusif untuk dan. pp: 45: 2023: keselamatan radiasi pengion dan keamanan zat radioaktif: 42: 4: pp: 44: 2023: perubahan atas peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1970 tentang pengalihan bentuk perusahaan negara (pn) bina karya menjadi perusahaan perseroan (persero). Tempat pengabdian profesi seorang Apoteker. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. PP: Tempat Penetapan:-Tanggal Penetapan: 1 September 2009: Tanggal Pengundangan: 1 September 2009. PP No 51 pasal 51 ayat 1 tahun 2009 2. 6. Juni 22, 2010 selfitridewi Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta. 51 Th 2009 ttg Pekerjaan Kefarmasian. 3. tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen), dari jumlah seluruh saham. Attention! Your ePaper is waiting for publication! By publishing your document, the content will be optimally indexed by Google via AI and sorted into the right category for over 500 million ePaper readers on YUMPU. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 10 tayangan. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 Tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN. Pasal 39 (1) Setiap. Penelitian mengenai evaluasi implementasi pelayanan kefarmasian di apotek kota padang telah dilakukan oleh Monita (2009), namunPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara. UNDANG-UNDANG DAN ETIKA KESEHATAN. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan Persero T. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Ayat (2) Cukup jelas. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 7. 36, LN. English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian Lithuanian český русский български العربية UnknownPP 51 Tahun 2009 - Produk Hukum. PP No. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 69 / PMK. PP No 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian ( PK ) fl Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63, UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan , perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pekerjaan Kefarmasian l Pasal 63 : (1) Pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi, dan. •PP nomor 23 tahun 2004 •PP nomor 51 tahun 2009 . E. 51 tahun 2009 dan Pasal 87 Undang-Undang No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 (UU/2009/9) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Berlaku Tanggal : 17 Februari 2021. 2015 No. Minyak Bumi, Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Kuasa Pertambangan, Survey Umum, Kegiatan Usaha Hulu, Eksplorasi, Eksploitasi, Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia, Wilayah Kerja, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontrak Kerja Sama, Pemerintah. Definisi Apotek Menurut PP 51 Tahun 2009. 51, LN. Kini, nomor telepon Head Office - Cabang dan Support beralih menjadi 0804 1 501 501. Permenkes no 31 tahun 2009 e. id Change Language Ubah Bahasa. Tulisan Hukum/BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah 3Kamis 4 Jun 2009 16:14 Ridha Ananti dibaca 3328 kali Peraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 146 tayangan. 51 tahun 2009, tugas dan fungsi apotek adalah : 1). Download Free PDF View PDF. Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha. a. NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pekerjaan Kefarmasian;. PP 51 tahun 2009 adalah PP tentang pekerjaan kefarmasian. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Penggunaan Jaminan Tertulis untuk Menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Adminstrasi dan Pajak dalam Rangka Impor. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 Tahun 2004. BAB I. Memiliki seorang Apoteker Pendamping untuk menggantikan tugas Apoteker Pengelola yang telah di lengkapi dengan SIPA; b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. Dengan demikian dengan alasan apapun apoteker tidak dapat melimpahkan pekerjaan dan tanggung jawabnya kepada pihak lain. 5014, LL SETNEG : 6 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa KonstruksiMenurut PP 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, Tenaga Tknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apotker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Mnengah Farmasi/Asisten Apoteker. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. kurnia. PP 51 TAHUN 2009. 2009. Dalam PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dikenalkan istilah “Pelayanan Kefarmasian”, yang didefinisikan sebagai “suatu pelayanan langsung dan bertanggung. 5014, LL SETNEG : 6 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa KonstruksiPP NO 51 2009. Judul Asli. PP 25 tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan. Sesuai Pasal 3 peraturan pemerintah ini, tarif PPh untuk usaha jasa konstruksi diatur dengan besaran sebagai berikut: a) 1,75% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha. ID. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Pasal 51 ayat 1 PP No. Sebelumnya, PP Nomor 51 Tahun 2008 dan PP Nomor 40 Tahun 2009 tidak menyebutkan klasifikasi jasa konstruksi. 17 Tahun 2008 UU No. Diperbarui Kamis, 8 April 2021. Depkes RI. NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. PDF. PP_51_Tahun_2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. METADATA PERATURAN. Pasal 14A ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang kata "bersama" dan frasa "dan Komisi Yudisial" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian yang dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi pelaksanaan pekerjaan kefarmasian, namun seperti peraturan lainnya banyak muncul pro dan kontra atas penerbitan PP ini, saya bersama teman2 di kampus mencoba berdiskusi dan mencoba. Fasilitas pelayanan kefarmasian meliputi apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau apotek. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktek; c. 30 th 2017 • PBF wajib menerapkan CDOB • Badan POM melakukan. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138); 5. PP 51 TAHUN 2009 TENTANG TENAGA KEFARMASIAN FASILITAS KEFARMASIAN: Adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN: Adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik,. PP 51 tahun 2009 adalah PP tentang pekerjaan kefarmasian. Metode analisa mengacu pada metode analisa untuk air laut yang telah ada, baik internasional maupun nasional. DAN UNDANG-UNDANG PP 51 tahun 2009 pasal 24 ayat c: "Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, Apoteker dapat menyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan". Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4881) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas. Dilihat 649 kali. TENTANG. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358); 4. com PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pekerjaan Kefarmasian; Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan. Permenkes No. 03 Tahun 2009; HIR dan RBg; PP No. 2009. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 4. •PP 51 tahun 2009 pasal 1 dan •UU no. 51 tahun 2009 pasal 33 adalah Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker. Tanggal Ditetapkan. Hubungan hukum yang timbul antara hukum materiil dan hukum formil tersebut adalahPP 51 Tahun 2009 - Produk Hukum. Farm. Pp Nomor 51 Tahun 2009 Farmasi. 51 Th 2009 ttg Pekerjaan Kefarmasian. Melaksanakan Amanat Peraturan : PP No. Informasi DokumenPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. UNDANG-UNDANG DAN ETIKA KESEHATAN. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pemahaman maksud diterbitkan PP No. •. 51 Th 2009 ttg Pekerjaan Kefarmasian. PP 51 09. Tugas, peran, dan tanggungjawab Apoteker menurut PP 51 tahun. 51 Pasal 33,2009). Pasal 51 : Ayat (1) Cukup jelas. PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian memberikan kebolehan kepada Tenaga Kesehatan diluar Tenaga Kefarmasian. Nur Sucahyono. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. 83, TLN No. 5044, LL SETNEG : 29 HLM. Judul. 5 Tahun 1986 jo UU No. English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian Lithuanian český русский български العربية UnknownPeraturan Pemerintah (PP) No. Undang-undang Republik Indonesia No. Studi kualitatif secara potong lintang pada tahun 2010 untuk mengidentifikasi kualifikasi apoteker rumah sakit. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan peraturan pemerintah No. METADATA PERATURAN. 2009 No. Apotek adalah suatu tempat atau terminal distribusi obat dan perbekalan farmasi yang dikelola oleh apoteker dan menjadi tempat pengabdian profesi apoteker sesuai dengan standar dan etika kefarmasian. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI; UU No. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan. 2 Dasar Hukum Pelanggaran. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas. Peraturan Pemerintah atau PP tersebut dibuat sebagai bentuk pelaksanaan terhadap pasal 23 dari UU nomor 23 tahun 1992. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pelayaran. Si. Judul. Latar Belakang Pelayanan kefarmasian terus berkembang, tidak lagi terbatas hanya pada penyiapan obat dan penyerahan obat pada pasien, tetapi perlu adanya interaksiantara tenaga kefarmasian dengan pasien dan dengan profesional kesehatan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pasal 51 butir 1 menyebutkan “Pelayanan Kefarmasian di Apotek hanya dapat dilakukan oleh Apoteker”. 51 tahun 2009 pasal 33 adalah Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang KepelabuhananMudah, Cepat dan Akurat. PEKERJAAN KEFARMASIAN •Pembuatan termasuk pengendalian mutu. Berdasarkan PP No. , H. PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 1 TAHUN 2008. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta 12. 51: Tahun: 2009: Jenis: Peraturan Pemerintah: Tanggal Ditetapkan: 01/09/2009. 40, LN. Pp Nomor 51 Tahun 2009 Farmasi. PP 51 Tahun 2009 - Produk Hukum. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur tentang kewenangan, prosedur, dan penyelesaian sengketa antara warga negara dan pemerintah. 120Simpan Simpan PP_51_Tahun_2009[1] (1) Untuk Nanti. Sarana yang digunakan untuk memproduksi dan distribusi sediaan farmasi antara lain obat,. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan. Scribd is the world's largest social reading and publishing site. PMA No. 51 tahun 2009 1. Ibu tersebut mengalami pendarahan. 03 Pengantar PP 51-2009 240312 ok. Indonesia, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332 /Menkes. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Amanat pada Pasal 63 ayat (2) inilah yang menjadi dasar hukum pembentukan PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang proses penantian hingga lahirnya membutuhkan waktu 17 tahun. PP 51 2009. Bawuk Sukesi. 2. 6. Fasilitas pelayanan kefarmasian meliputi apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau apotek. PENDAHULUAN Ada dua pendekatan yang harus dilakukan untuk memahami PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian sebagai sebuah peraturan perundang-undangan dan implementasinya di bidang kesehatan dan farmasi. Hal ini tercantum dalam Pasal 22 yang menyatakan: Dalam hal di daerah terpencil yang tidak ada apotek, dokter atau dokter gigi yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi mempunyai wewenang meracik dan. 2007 No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. (2) Kerugian dari usaha Jasa Konstruksi yang masih tersisa sampai dengan Tahun Pajak 2008 hanya dapat dikompensasikan sampai dengan Tahun Pajak 2008. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Tugas dan Fungsi Apotek. Attention! Your ePaper is waiting for publication! By publishing your document, the content will be optimally indexed by Google via AI and sorted into the right category for over 500 million ePaper readers on YUMPU. PP No. Sebelumnya, PP Nomor 40 Tahun 2009 mengubah ketentuan Pasal 10 PP Nomor 51 Tahun 2008 dan menyisipkan tiga pasal baru di antara Pasal 10 dan Pasal 11, yaitu Pasal 10A, 10B, dan 10C. 5310, LL SETNEG : 32 HLM. PP No 51 pasal 24 ayat 3 tahun 2009 2 7 Peningkatan peran apoteker 1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN. PP 51 Tahun 2009 - Produk Hukum. See full list on jogloabang. tenaga kefarmasian. Peraturan Pemerintah (PP) NO. (PP No. E. Berdasarkan PP No. Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan T. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009. 2 Tahun 2009 . Pasal 1 angka 13 sepanjang frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen," Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar," Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Download Free PDF View PDF. 51 Th 2009 ttg Pekerjaan Kefarmasian. PP Nomor 51. Peraturan Pemerintah (PP) NO. pdf PKBPOM No 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PKBPOM Nomor.